BPJS Ketenagakerjaan Dan Pemko P.Sidimpuan Bahas Keberlanjutan Kepesertaan Non-ASN
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
P.SIDIMPUAN (Waspada.id): BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan gelar Forum Group Discussion (FGD) dengan Pemko Padangsidimpuan untuk membahas implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama terkait keberlanjutan kepesertaan pegawai Non-ASN.
FGD yang digelar Jumat (5/6/2026) ini dihadiri Sekda Kota Padangsidimpuan, H.Rahmat Marzuki Nasution, S.H, M.H, CGCAE, Asisten II Rahuddin Harahap SH, MH, Asisten III Mohd. Ary Junaidi DP. Lubis, Inspektur Daerah Kota Padangsidimpuan, Suleman Lubis, Dinas Ketenagakerjaan serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Forum yang bertema “Pembahasan Keberlanjutan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Non-ASN Kota Padangsidimpuan Tahun 2026” ini merupakan bagian dari upaya untuk upaya memperkuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah isu strategis terkait keberlanjutan kepesertaan Non-ASN, antara lain validasi dan pemutakhiran data kepesertaan, mekanisme pembayaran iuran secara berkelanjutan, penguatan koordinasi antar OPD dalam menjaga kepesertaan aktif serta penyesuaian kepesertaan terhadap dinamika kebijakan kepegawaian.
Sebagai hasil dari pemahaman yang sama betapa pentingnya perlindungan sosial bagi setiap pekerja, dalam FGD tersebut disepakati, bahwa kepesertaan tenaga Non-ASN akan tetap dilanjutkan dan diarahkan menuju skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tetap terjaga meskipun terjadi perubahan status kepegawaian.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padangsidimpuan, Christian Natanael Sianturi mngatkan FGD ini menjadi forum koordinasi strategis antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemko Padangsidimpuan dalam rangka memastikan keberlanjutan kepesertaan tenaga Non-ASN, sekaligus memperkuat sinergi pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

"Keberlanjutan kepesertaan Non-ASN merupakan bagian penting dari upaya memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja atas risiko kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta jaminan hari tua, ucap Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padangsidimpuan yang akrab disapa Chris.
BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Chris berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Daerah dalam memastikan seluruh tenaga kerja, termasuk Non-ASN, tetap memperoleh perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan demi masa depan pekerja dan keluarganya.
“BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memastikan seluruh pekerja, termasuk tenaga Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, tetap terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal dan berkesinambungan,” ujarnya.
Sekda Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, S.H, M.H, CGCAE, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan FGD serta keberlanjutan program BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.
“Pemerintah Kota berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga Non-ASN dan pekerja rentan, serta memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan optimal dalam menjaga kepesertaan aktif,” tambahnya.
Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan langkah konkret antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan Non-ASN serta penguatan perlindungan tenaga kerja menuju skema PPPK paruh waktu pada tahun 2026 dan seterusnya.
Dengan demikian, program jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan terus memberikan manfaat nyata, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan pekerja di Kota Padangsidimpuan.
Kegiatan FGD tersebut dirangkai dengan penyerahan secara simbolis santunan Jaminan Kematian kepada ahli waris pekerja rentan Pemerintah Kota Padangsidimpuan atas nama Abu Sammah Siregar sebesar Rp42 Juta.
Penyerahan santunan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada peserta dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menunjukkan manfaat langsung program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja.(id46)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…