Blackout Sumatera Bukan Gangguan Biasa, Pengamat & KAMAK Serukan Audit Total PLN
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Blackout massal yang melumpuhkan Sumatera pada Jumat (22/5/2026) disebut bukan sekadar gangguan teknis. Dari Aceh hingga Lampung, pemadaman ini membuka borok ketahanan energi nasional di tengah ketergantungan tinggi masyarakat pada listrik dan sistem digital.
Pengamat Kebijakan Publik Elfanda Ananda dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi sama-sama melayangkan kritik tajam. KAMAK bahkan mendesak Presiden mencopot Dirut PLN.
Elfanda Ananda menilai dalih cuaca ekstrem dari PLN tidak cukup menjawab persoalan. Jika satu gangguan transmisi bisa melumpuhkan hampir seluruh Sumatera, maka masalahnya ada pada sistem.
“Persoalannya bukan lagi semata faktor alam, melainkan lemahnya desain mitigasi, rendahnya redundansi jaringan, serta belum optimalnya modernisasi sistem kelistrikan nasional,” ujar Elfanda, Senin (25/5/2026).
Ia mengingatkan, kasus serupa pernah terjadi pada 2024. Namun menurutnya belum ada perbaikan nyata agar kejadian tak terulang.
Dalam perspektif tata kelola publik, blackout ini menunjukkan potensi kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pelayanan dasar. Listrik sudah menjadi kebutuhan primer, bukan lagi fasilitas tambahan.
Dampaknya langsung terasa:
- Rumah tangga lumpuh, lalu lintas semrawut karena lampu jalan dan traffic light mati
- Rumah sakit bertahan dengan genset cadangan yang terbatas
- UMKM paling terpukul: dagangan rusak, ayam ternak mati, transaksi QRIS dan ATM terganggu
- Aktivitas perdagangan berhenti total selama pemadaman
“Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, blackout ini menjadi pukulan tambahan bagi sektor usaha kecil yang jadi penyangga ekonomi daerah,” kata Elfanda.
Kejadian ini memperlihatkan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera masih rentan terhadap single point of failure. Hanya satu jalur transmisi bermasalah, efek domino langsung menyebar.
“Publik berhak mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap kesiapan PLN menghadapi risiko cuaca ekstrem dan lonjakan kebutuhan energi nasional,” tegas Elfanda.
Ia memperingatkan, jika sistem mudah lumpuh, biaya produksi naik, risiko usaha membesar, dan daya saing kawasan tergerus. Jangka panjangnya bisa menghambat target hilirisasi dan industrialisasi pemerintah pusat.
“Jika blackout sebesar ini terus dianggap insiden biasa, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas listrik, tapi juga kepercayaan publik pada negara di era ekonomi digital,” tutupnya.
Sementara sikap lebih keras datang dari kordinator KAMAK Azmi Hadly menilai permintaan maaf Dirut PLN tidak sebanding dengan kerugian masyarakat.
“Permohonan maaf dari Dirut PLN tidak cukup. Masyarakat sangat dirugikan. Kami minta Presiden segera mengevaluasi, bahkan mencopot Dirut PT PLN dan pimpinan PLN Wilayah Sumatera,” kata Azmi di Medan.
Azmi juga mendesak KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri memanggil jajaran direksi PLN serta membuka laporan keuangan secara transparan.
“Kami minta seluruh anggaran PLN dibongkar. Keuntungannya dipakai untuk apa saja? Sementara masyarakat terus terbebani persoalan klasik,” tegasnya.
Ia menyoroti ketimpangan aturan:
1. UU Ketenagalistrikan Pasal 34 memberi PLN wewenang memutus listrik jika pelanggan telat bayar. Dalam praktik, telat beberapa hari saja sudah kena surat pemutusan.
2. Permen ESDM No. 27/2017 mewajibkan PLN jaga mutu pelayanan, tapi standar ke pelanggan jauh lebih keras dibanding standar PLN menjelaskan penyebab gangguan.
3. UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjamin hak atas informasi yang jelas. Nyatanya, saat blackout massal penjelasan teknis PLN sering terlambat dan tidak rinci.
“Kalau telat isi token listrik, baru hitungan menit sudah bunyi keras sampai tetangga dengar. Padahal warga bukan tidak mau bayar, tapi masih berjuang,” ujar Azmi.
KAMAK menutup dengan desakan tegas: “Kami meminta KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri segera memanggil Dirut PLN beserta jajarannya, lalu membuka seluruh dugaan-dugaan korupsi yang selama ini terjadi di tubuh PLN.” (fs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…