Bak Memutus Oksigen, JKA Dipersempit Rakyat Menjerit
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SIGLI (Waspada.id): “Ibarat memutus tali oksigen di tengah pasien masih bernapas, kebijakan yang membatasi akses Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tanpa validasi matang hanya akan menyulitkan rakyat kecil yang selama ini bergantung pada layanan kesehatan pemerintah”.
Pernyataan keras itu disampaikan Faisal Delima, SH, MH, Jumat (8/5/2026), menanggapi polemik kepesertaan JKA pasca terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 yang memicu keresahan masyarakat akibat munculnya penolakan layanan kesehatan di sejumlah fasilitas medis.
Menurut Faisal, polemik yang terjadi saat ini tidak boleh dipandang sekadar persoalan administratif ataupun efisiensi anggaran, melainkan menyangkut tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan, secara yuridis keberadaan JKA memiliki landasan hukum yang kuat karena lahir dari kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Pasal 227 UUPA secara tegas memberikan mandat kepada Pemerintah Aceh untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat".
"Artinya, JKA bukan sekadar kebijakan politik, tetapi kewajiban hukum yang melekat pada Pemerintah Aceh,” kata Faisal.
Selain itu, keberadaan JKA juga diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban menjamin pelayanan kesehatan yang adil, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Aceh.
Dalam qanun tersebut, kata Faisal, pemerintah daerah diberikan ruang untuk menyelenggarakan program pelayanan kesehatan berbasis kekhususan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nasional.
Menurutnya, sejak awal JKA dirancang sebagai skema perlindungan kesehatan semesta atau universal health coverage yang dibiayai melalui APBA agar seluruh masyarakat Aceh memperoleh akses layanan kesehatan tanpa hambatan ekonomi.
Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seluruh program jaminan kesehatan daerah wajib terintegrasi ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Ketentuan integrasi itu juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahannya, yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat menjadi penanggung iuran bagi masyarakat yang belum tercover dalam skema PBI APBN.
Karena itu, kata Faisal, secara hukum JKA memang tidak dapat berdiri sebagai sistem yang terpisah, melainkan menjadi bagian dari skema nasional melalui pembiayaan iuran masyarakat yang belum terakomodasi dalam PBI APBN.
Meski demikian, ia mengingatkan integrasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi perlindungan kesehatan terhadap rakyat Aceh.
“Jangan sampai semangat efisiensi justru mengorbankan masyarakat kecil. Negara wajib hadir memastikan rakyat tetap bisa berobat,” ujarnya.
Dalam analisisnya, Faisal juga menyoroti persoalan validasi dan sinkronisasi data kepesertaan yang hingga kini dinilai masih lemah.
Ia menyebut potensi kepesertaan ganda antara PBI APBN dan PBI APBA dapat menimbulkan persoalan hukum dan keuangan daerah apabila tidak dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Kalau data tidak bersih maka bisa terjadi double funding. Ini berpotensi menjadi temuan kerugian keuangan daerah oleh BPK,” katanya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh segera melakukan audit dan rekonsiliasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten/kota.
Menurutnya, proses data cleansing harus dilakukan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan korban baru di tengah masyarakat.
“Jangan sampai ada rakyat miskin yang tiba-tiba tidak bisa berobat hanya karena kesalahan administrasi atau karena namanya tidak sinkron,” tegasnya.
Faisal juga menilai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 perlu segera dievaluasi karena dinilai memunculkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat.
Ia bahkan membuka opsi pencabutan atau revisi terhadap regulasi tersebut apabila terbukti menyebabkan masyarakat kehilangan akses layanan kesehatan.
“Regulasi dibuat untuk melindungi rakyat, bukan malah mempersulit rakyat memperoleh hak dasar mereka,” ujarnya.
Selain itu, Faisal mengingatkan tantangan terbesar JKA ke depan adalah persoalan keberlanjutan fiskal akibat menurunnya Dana Otonomi Khusus Aceh.
Jika Pemerintah Aceh tidak mampu membayar iuran kepada BPJS Kesehatan, maka status kepesertaan masyarakat dapat dinonaktifkan dan berdampak langsung terhadap hak masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
Menurut Faisal, kondisi tersebut juga berpotensi bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh segera menyusun roadmap pembiayaan kesehatan jangka panjang yang realistis dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong penguatan regulasi melalui qanun yang mengatur skala prioritas layanan tambahan di luar manfaat dasar JKN agar ada kepastian hukum terkait pembiayaan layanan kesehatan masyarakat Aceh.
Di penghujung keterangannya, Faisal mengingatkan, kesehatan bukan angka yang bisa dicoret sembarangan di meja anggaran, bukan pula data yang hilang di balik layar birokrasi.
“Jangan jadikan rakyat kecil seperti daun kering yang gugur satu per satu akibat dinginnya kebijakan. Sebab ketika orang miskin dipersulit berobat, sesungguhnya yang sedang sakit bukan hanya sistem kesehatan, tetapi nurani pemerintah itu sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) lahir bukan untuk menjadi pagar administrasi, melainkan jalan penyelamat bagi rakyat yang tak punya daya membeli sehat dengan uangnya sendiri.
“Kalau regulasi justru membuat rakyat pulang dari rumah sakit dengan mata basah dan kartu nonaktif di tangan, maka pemerintah harus bertanya: untuk siapa sebenarnya aturan itu dibuat?," tanyanya.
Bagi Faisal, negara tidak boleh hadir hanya dalam pidato dan baliho, tetapi harus terasa di ruang IGD, di lorong puskesmas, dan di wajah-wajah rakyat yang berharap sembuh tanpa takut ditolak.
“Sebab pada akhirnya, sejarah tidak mencatat seberapa rapi meja birokrasi disusun, tetapi seberapa banyak nyawa rakyat yang berhasil diselamatkan,” pungkasnya.(id69)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…