AcehBerita

Arfian: JKA Abdya Dibatasi Akses Kesehatan Teruji

R

Oleh

110
Arfian: JKA Abdya Dibatasi Akses Kesehatan Teruji
Arfian, tokoh muda Manggeng Raya, Abdya, Rabu, (6/5). Waspada.id/Syafrizal

Reading Comfort

BLANGPIDIE (Waspada.id): Kebijakan pembatasan layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bagi masyarakat desil 8 hingga 10 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menuai sorotan. 



Tokoh muda Manggeng Raya, Arfian Rabu (6/5) angkat bicara, setelah melakukan penelusuran langsung terhadap dampak kebijakan tersebut di lapangan.



Sejak 1 Mei 2026, RSUD-TP Abdya tidak lagi melayani peserta JKA dari kelompok desil 8–10, menyusul penerapan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026. Layanan kini hanya diberikan kepada desil 1–7, sementara kelompok yang dikeluarkan diarahkan menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan.



Arfian menyebut, kebijakan itu tidak sekadar teknis, melainkan telah berdampak langsung terhadap akses layanan kesehatan masyarakat.



Dari hasil penelusurannya, ia menemukan adanya warga yang sebelumnya terlayani, kini harus menunda pengobatan karena status desil berubah. “Dilapangan, kami temukan warga yang kaget karena tiba-tiba tidak lagi bisa menggunakan JKA. Ini bukan sekadar angka, ini soal akses hidup,” ujar Arfian.



Ia juga menyoroti persoalan validitas data sebagai akar polemik. Menurutnya, klasifikasi desil yang menjadi dasar kebijakan, belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. “Masalah utamanya ada di data. Ada warga yang secara faktual masih butuh, tapi masuk kategori mampu. Ini berpotensi menimbulkan exclusion error,” tegasnya.



Data rumah sakit sendiri menunjukkan, adanya keluhan dari masyarakat sejak kebijakan diberlakukan, menandakan adanya gesekan di tingkat implementasi.



Di sisi lain, Arfian tidak menampik bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar rasional, terutama dalam konteks pengendalian anggaran. Ia menilai, pembatasan penerima bisa menjadi langkah untuk menjaga keberlanjutan fiskal program JKA. “Kalau semua ditanggung tanpa seleksi, sistem bisa kolaps. Tapi seleksi yang tidak akurat juga berbahaya,” katanya.



Polemik ini bahkan meluas ke tingkat provinsi. DPR Aceh menilai Pergub tersebut bertentangan dengan qanun dan berpotensi merugikan masyarakat, hingga muncul dorongan untuk mencabut kebijakan tersebut.



Arfian menegaskan, situasi di Abdya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mendesak evaluasi menyeluruh, khususnya pada akurasi data dan mekanisme verifikasi di lapangan. “JKA ini program strategis. Tapi kalau implementasinya melahirkan ketidakadilan, maka yang dikoreksi bukan hanya teknis, tapi pendekatannya,” ujarnya.



Ia juga meminta pemerintah membuka ruang pengaduan yang cepat dan transparan bagi masyarakat yang merasa dirugikan, akibat perubahan status desil.



Di tengah dinamika tersebut, polemik JKA di Abdya menunjukkan bahwa, persoalan kesehatan publik tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga menyangkut akurasi data, sensitivitas kebijakan dan dampak nyata bagi masyarakat.(id82)

Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…

Berita Terkini

Lihat Semua