APMPEMUS: Hak Ricky Anthony Memberikan Klarifikasi Dilindungi Konstitusi
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumut, menegaskan bahwa langkah Ricky Anthony memberikan klarifikasi atas kritik yang berkembang di ruang publik merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hak untuk membela diri dan menjaga nama baik, menurut organisasi tersebut, merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam negara hukum.
Ketua APMPEMUS, Iqbal, S.H., mengatakan respons yang disampaikan Ricky Anthony harus dipahami sebagai bentuk penggunaan hak jawab dan hak koreksi, bukan sebagai tindakan yang patut dipersoalkan secara berlebihan.
"Dalam sistem demokrasi yang sehat, tidak ada pihak yang boleh melarang seseorang memberikan klarifikasi terhadap tuduhan atau opini yang berkembang, terlebih jika menyangkut kehormatan dan reputasi pribadi," ujar Iqbal.
Menurutnya, hak tersebut dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Iqbal menilai, membela diri merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, upaya mendiskreditkan seseorang hanya karena memberikan klarifikasi justru berpotensi mencederai prinsip keadilan.
Ia juga menyoroti polemik yang berkembang belakangan ini yang dinilai telah bergeser dari substansi persoalan menjadi penilaian yang bersifat personal.
Menurutnya, kritik merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus didasarkan pada fakta dan disampaikan secara objektif, bukan dibangun atas asumsi atau diarahkan untuk membentuk opini negatif tanpa dasar yang jelas.
Iqbal mengingatkan agar masyarakat tidak menerapkan standar ganda, yakni membolehkan seseorang mengkritik, tetapi menyalahkan pihak yang memberikan jawaban atau klarifikasi.
"Jika seseorang diserang di ruang publik, maka ia berhak menjawab di ruang yang sama. Itu merupakan prinsip keadilan yang paling mendasar. Jangan dibalik seolah-olah membela diri adalah sebuah kesalahan. Cara berpikir seperti itu justru menyesatkan," tegasnya.
Penjelasan
APMPEMUS juga berpandangan bahwa setiap pejabat publik maupun pihak yang menjadi sorotan memiliki hak untuk memberikan penjelasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus mempertahankan kehormatan dan reputasinya.
Iqbal menambahkan, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan etika, menghormati asas praduga tak bersalah, serta tidak menggiring opini yang dapat merugikan seseorang tanpa didukung fakta dan dasar hukum yang jelas.
Menurutnya, ruang publik seharusnya menjadi sarana untuk membangun dialog yang sehat dan saling menghormati. Karena itu, APMPEMUS mengajak seluruh elemen masyarakat agar menyampaikan kritik secara konstruktif sekaligus menghargai hak setiap individu untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi sebagai bagian dari prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
"Etika dan hak harus berjalan beriringan secara proporsional. Hak untuk memberikan klarifikasi tidak boleh dihilangkan hanya karena adanya perbedaan pendapat," kata Iqbal.
Sebagai penutup, Iqbal menegaskan bahwa hak untuk menjawab merupakan bagian dari keadilan yang tidak dapat dinegosiasikan dalam negara hukum yang demokratis.
Karena itu, APMPEMUS menyatakan dukungannya terhadap Ricky Anthony untuk menggunakan haknya memberikan klarifikasi secara sah, serta mengajak seluruh pihak mengedepankan objektivitas, menghormati hukum, dan menggunakan akal sehat dalam menyikapi setiap dinamika yang berkembang di ruang publik. (id142)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…