APDESU Minta Kejari Selidiki Pengelolaan Dana BOS SDN 01 Labuhan Ruku
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi. Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Kejari Batu Bara dan Kantor Bupati Batu Bara, Rabu (24/6/2026).
Dalam aksi tersebut, puluhan massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 hingga 2025 di sekolah tersebut. Massa juga meminta Inspektorat serta Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Koordinator aksi APDESU mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Selain dugaan penyimpangan Dana BOS, APDESU juga meminta evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai belum berjalan secara transparan.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Batu Bara mengusut dugaan penyimpangan Dana BOS dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di SDN 01 Labuhan Ruku. Kami berharap prosesnya dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka kepada masyarakat,” ujar perwakilan APDESU saat menyampaikan orasi.
Usai berunjuk rasa di Kantor Kejari Batu Bara, massa bergerak menuju Kantor Bupati Batu Bara. Di lokasi tersebut, mereka meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan serta memastikan seluruh satuan pendidikan menjalankan PPDB sesuai aturan yang berlaku.
Menurut APDESU, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Karena itu, mereka berharap laporan dan aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa kemudian menyerahkan pernyataan sikap kepada Kejari Batu Bara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai bahan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Hingga berita ini ditulis, pihak UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan tanggapan terkait tuntutan yang disampaikan APDESU. Upaya konfirmasi masih dilakukan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara juga belum mengeluarkan keterangan resmi terkait desakan pemeriksaan tersebut.
APDESU menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan yang mereka sampaikan dan berharap aparat penegak hukum segera memberikan kepastian mengenai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat tersebut. (id142)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…