Aparat Ditantang, Dugaan Pertalite Disalahgunakan di Padang Tiji
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SIGLI (Waspada.id): Subsidi negara yang semestinya dinikmati masyarakat justru diduga dialihkan ke pelansir di salah satu SPBU di Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Aktivitas ini terpantau berlangsung rutin setiap pagi, sekitar pukul 07.00–08.00 WIB.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah kendaraan melakukan pengisian berulang dalam durasi singkat. Polanya serupa, mobil pribadi berkaca gelap dan kendaraan bak terbuka masuk, mengisi, keluar, lalu kembali mengantre. Indikasinya, BBM tidak hanya masuk ke tangki kendaraan, tetapi diduga dipindahkan ke jerigen.
Sejumlah sumber menyebut, praktik ini tidak berdiri sendiri. Ada dugaan keterlibatan oknum di lapangan yang mempermudah pengisian dalam jumlah tidak wajar.
Bahkan, disebut ada biaya tambahan agar proses pengisian berjalan lancar. “Dalam satu kendaraan bisa sampai lebih dari Rp1 juta,” kata Muhammad, 43, seorang warga, Selasa (5/5/2026).
Pantauan wartawan Waspada.id, juga menunjukkan pengawasan di lokasi tidak berjalan ketat. Kendaraan yang mengisi berulang tidak terlihat diverifikasi secara memadai.
Operator tetap melayani tanpa pembatasan yang jelas. Di sisi lain, ketersediaan BBM nonsubsidi di SPBU tersebut disebut terbatas. Praktik ini memperkuat dugaan bahwa distribusi Pertalite tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Secara aturan, BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi pengguna akhir (end-user) dan tidak boleh diperjualbelikan kembali. Pembelian juga dibatasi maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi.
Jika terbukti, praktik ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, termasuk ketentuan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dapat dikenai sanksi pidana.
Pakar hukum energi, Dr. Irfan Maulana, menilai dugaan praktik tersebut tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran ringan, melainkan berpotensi masuk kategori tindak pidana ekonomi.
“Dalam rezim hukum migas, penyalahgunaan BBM subsidi itu jelas. Pasal 55 UU Migas mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua aspek hukum yang harus diuji, unsur kesengajaan dan adanya keuntungan ekonomi. “Kalau ada pola berulang, ada transaksi tambahan di luar harga resmi, dan ada distribusi ke pihak yang tidak berhak, maka unsur pidananya mulai terlihat. Ini bisa dikembangkan ke ranah penyidikan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada pelansir, tetapi bisa merembet ke pengelola SPBU jika terbukti ada pembiaran atau keterlibatan.
“Dalam hukum, pembiaran yang sistematis bisa dikualifikasikan sebagai turut serta. Jadi tidak bisa hanya pelansir yang disasar, tetapi seluruh rantai harus diperiksa,” jelasnya.
Pemerhati kebijakan publik Pidie, Teuku Saifulah Ali, menambahkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi pintu masuk utama terjadinya praktik ini.
“Kalau ini terjadi berulang, berarti ada celah serius dalam pengawasan. Ini harus segera ditertibkan,” ujarnya.
Kritik juga datang dari masyarakat. Mereka menilai pengawasan distribusi BBM subsidi masih lemah dan tidak konsisten.
"Kalau benar ada praktik seperti ini, harus ditindak. Subsidi itu untuk masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan,” kata Fauzan, 38, warga Padang Tiji.
Warga mendesak pihak terkait segera turun tangan, mulai dari pengelola, regulator, hingga aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun belum mendapat tanggapan.
Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. Kasus ini kini menjadi perhatian publik. Penindakan tegas dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. (id69)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…