Aanmaning Jalan Saat Gugatan Bergulir, Rivaldi Idris Protes PN Lubuk Pakam
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Teguran eksekusi (aanmaning) terhadap dokter Rivaldi Idris telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Senin, 4 Mei 2026, meski gugatan perlawanan atas lelang—yang turut menyeret PT Bank UOB Indonesia—belum diputus.
Langkah ini memicu keberatan dari Rivaldi. Ia menilai pengadilan terburu-buru mendorong proses eksekusi, sementara dasar hukumnya masih disengketakan di persidangan.
“PN Lubuk Pakam terkesan semena-mena dan mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan. Mengapa eksekusi didorong saat dasar hukumnya masih disengketakan?” tegas Rivaldi di Medan, Selasa (5/5/2026).
Pada saat yang sama, ia menegaskan masih menggugat legalitas lelang atas rumahnya yang dilakukan melalui mekanisme kredit di PT Bank UOB Indonesia.
Eksekusi Didahulukan, Sengketa Belum Tuntas
Dalam gugatan perdata yang bergulir di PN Lubuk Pakam, Rivaldi menuding proses lelang yang diajukan pihak bank melalui KPKNL dilakukan secara cacat prosedur. Ia mempersoalkan dasar eksekusi yang dinilai tidak memenuhi syarat hukum, termasuk dugaan tidak adanya penetapan (fiat) dari pengadilan.
Namun, alih-alih menunggu putusan atas gugatan tersebut, pengadilan justru melanjutkan tahapan eksekusi dengan aanmaning—fase awal sebelum tindakan paksa dilakukan terhadap objek sengketa.
“Ini problem serius. Ketika dasar eksekusi masih disengketakan, seharusnya proses eksekusi tidak didorong lebih jauh,” ujar seorang praktisi hukum di Medan.
Situasi ini memperlihatkan ketegangan antara proses pembuktian hukum dan pelaksanaan eksekusi. Di satu sisi, pengadilan menjalankan tahapan administratif eksekusi. Di sisi lain, pihak termohon masih berupaya membatalkan dasar eksekusi melalui gugatan yang belum berkekuatan hukum tetap.
Sengketa Lelang Berulang
Kasus yang melibatkan Rivaldi mencerminkan pola lama dalam konflik kredit dan lelang jaminan di Indonesia: tarik-menarik antara kepentingan kreditur dan perlindungan debitur.
Bank sebagai kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan ketika debitur wanprestasi. Namun, debitur juga memiliki hak hukum untuk menggugat apabila menilai proses eksekusi dilakukan tidak sesuai prosedur.
Dalam sejumlah perkara serupa, pengadilan pernah mengambil sikap menunda eksekusi ketika gugatan perlawanan diajukan. Pertimbangannya, untuk mencegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan apabila eksekusi tetap dijalankan sementara dasar hukumnya masih disengketakan.
Kasus Rivaldi kini berada dalam situasi serupa: eksekusi berjalan, sementara sengketa atas legalitasnya belum tuntas.
Titik Sengketa: Prosedur dan Keadilan
Dalam perkara ini, isu utama terletak pada keabsahan proses lelang yang melibatkan PT Bank UOB Indonesia, serta peran lembaga negara dalam pelaksanaannya, termasuk Badan Pertanahan Nasional.
Rivaldi menilai pengajuan lelang melalui KPKNL Medan tidak sah secara hukum. Ia berpendapat bahwa penjualan objek hak tanggungan seharusnya dilakukan melalui mekanisme pengadilan negeri, bukan semata melalui prosedur lelang administratif.
“Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG sehingga tidak sah,” tegas Rivaldi dalam repliknya pada persidangan perkara Nomor 325/Pdt.G/2025/PN.Lbp.

Ia juga menilai proses lelang dilakukan secara terburu-buru dan terkesan dipaksakan, bahkan menduga adanya upaya pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga.
Selain itu, Rivaldi membantah klaim pihak bank yang menyebut telah menawarkan keringanan pembayaran. Menurutnya, skema keringanan tersebut tidak realistis dengan kondisi ekonominya, sementara upaya pengajuan restrukturisasi yang ia lakukan tidak mendapatkan respons memadai.
Minta Lelang Dibatalkan
Dalam petitumnya, Rivaldi meminta majelis hakim membatalkan seluruh proses lelang atas aset miliknya berupa tanah seluas 250 meter persegi beserta bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Cemara Asri, Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04562 atas namanya.
Ia juga meminta pengadilan memerintahkan pihak bank untuk memberikan restrukturisasi kredit, dengan skema pembayaran pokok tanpa bunga dan biaya tambahan, sebesar Rp10 juta per bulan.
Selain itu, ia memohon agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan dan menghukum para tergugat membayar biaya perkara.
Sidang perkara ini masih berlanjut. Agenda berikutnya adalah mendengarkan tanggapan dari pihak tergugat atas replik yang telah diajukan oleh Rivaldi.
Di tengah proses itu, aanmaning sudah berjalan. Dan bagi Rivaldi, itu menjadi titik keberatan paling mendasar: ketika proses eksekusi melaju, sementara keabsahan eksekusi itu sendiri masih dipersoalkan di hadapan hukum.(ram)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…