Pengamat Ekonomi Aceh: Tantangan, Hambatan, Solusi Pembangunan Koperasi Merah Putih
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
LHOKSEUMAWE (Waspada.id): Di tengah gencarnya implementasi program Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat, Pengamat Ekonomi Aceh Dr. Muammar Khaddafi, S.E., M.Si, Ak, CA, CMA, CIBA, memaparkan tantangan, hambatan, solusi pembangunan koperasi Merah Putih, Selasa (5/5/).
Dr Muammar Khaddafi, SE, M Si Ak CA CMA CIBA merupakan sosok Dosen Fak Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh akan memberi materi sebagai edukasi terkait Koperasi Merah Putih. Hal ini perspektif instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang Tantangan, Hambatan, dan Solusi Pembangunan Gudang Koperasi Merah Putih di Provinsi Aceh.
Dikatakannya, pembangunan Gudang Koperasi Desa Merah Putih di Aceh merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.
Program ini dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Meski memiliki visi besar, implementasi di Aceh menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan yang perlu diatasi dengan solusi konkret.
Disebutkannya, hambatan dan tantangan dari segi kesiapan lahan dan kondisi geografis. Maka sesuai Inpres 17/2025 mewajibkan Pemda menyediakan lahan minimal 1.000 m² siap bangun. Di Aceh, status tanah desa sering belum bersertifikat dan perlu pembebasan. Selain itu, daerah seperti Aceh Tamiang pascabanjir bandang membutuhkan desain gudang tahan banjir, sementara desain nasional 20x30 m belum tentu sesuai kondisi lokal.
Di sisi lain, perlu diingat adanya tumpang tindih peran dengan BUMDes.
Peneliti INDEF dan kepala desa di lapangan menyatakan belum ada regulasi jelas yang membagi peran KDMP dan BUMDes. Tanpa diferensiasi, KDMP berisiko mengganggu ekosistem ekonomi desa yang sudah dibangun BUMDes dan menimbulkan persaingan tidak sehat.
Selanjutnya, risiko Penyalahgunaan Dana dari Skema pembiayaan melalui pinjaman Himbara maksimal Rp3 miliar per koperasi berpotensi disalahgunakan. Data ICW 2023 mencatat 50% kasus korupsi desa melibatkan kepala desa. Temuan CELIOS menunjukkan 65% perangkat desa khawatir KDMP menjadi ladang korupsi baru akibat pendekatan top-down yang melemahkan rasa kepemilikan anggota.
Maka sesuai Inpres 17/2025, Menteri Dalam Negeri memastikan ketersediaan lahan milik daerah/desa secara tertib dan akuntabel. Dana pembangunan fisik berasal dari pinjaman Himbara dengan dukungan pembayaran kewajiban melalui DAU, DBH, atau Dana Desa. Pemda wajib melakukan verifikasi BPN dan melibatkan APIP/APH dalam pengadaan lahan.
Kemudian adaptasi Desain dan Fokus Ketahanan Pangan. Untuk daerah rawan bencana seperti Aceh Tamiang, gudang perlu disesuaikan dengan spek tahan banjir. Presiden Prabowo menegaskan KDMP harus menjadi “jantung” ketahanan pangan petani. Oleh karena itu, pembangunan di Aceh harus diprioritaskan untuk memulihkan rantai pasok pasca-bencana dan memutus ketergantungan pada tengkulak.
Untuk pembagian peran jelas dan pengawasan transparan maka perlu regulasi turunan yang membedakan. KDMP fokus pada rantai pasok bahan pokok, pupuk, gas; sementara BUMDes mengelola usaha lain. Pengawasan dilakukan melalui Musrenbangdes untuk perubahan RPJMDes, penilaian harga tanah oleh penilai publik, dan audit oleh BPKP/Inspektorat. Pendekatan bottom-up diperlukan agar anggota merasa memiliki koperasi.
Untuk daerah rawan banjir seperti Aceh Tamiang, gudang perlu spek tahan banjir dan akses logistik. Fokus pemulihan rantai pasok pasca-bencana jadi prioritas. Beda peran jelas KDMP vs BUMDes. Perlu regulasi turunan yang tegas: KDMP fokus rantai pasok bahan pokok, pupuk, gas, sementara BUMDes urus usaha lain. Hindari saling sikat di desa yang sama. Mekanisme anti-korupsi sejak awal.
Lalu transparansi tender, audit oleh BPKP/Inspektorat, dan libatkan masyarakat dalam pengawasan. Pendekatan bottom-up agar anggota merasa memiliki, bukan sekadar proyek top-down. Intinya: lahan dan regulasi jadi kunci. Kalau 2 ini beres, KDMP di Aceh bisa jadi “engine of growth” untuk ketahanan pangan seperti yang diharapkan di Aceh Tamiang.
Untuk sumber dana pembangunan KDMP tidak cuma dari satu sumber, tapi pakai skema campuran agar tidak membebani APBN langsung.
Antara lain, pinjaman Himbara dari sumber utama fisik bangunan, Pembangunan gedung gudang pakai skema pinjaman dari bank Himbara: BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI. Maksimal Rp3 miliar per unit koperasi, tenor 6 tahun dengan bunga ringan ∼6% Grace period 6-8 bulan sebelum mulai bayar cicilan. Dana pinjaman ini berasal dari Sisa Anggaran Lebih SAL APBN yang ditempatkan di bank BUMN. Lalu, Dana Desa 58,03%, untuk operasional dan pendukung, sesuai PMK No. 7/2026, 58,03% dari pagu Dana Desa 2026 dialokasikan khusus untuk KDMP.
Secara nasional totalnya Rp34,57 triliun. Sisa 41,97% tetap jadi pagu reguler untuk kebutuhan desa lain. Dana ini biasanya dipakai untuk penyiapan lahan, cut & fill, dan modal awal koperasi. Untuk Pemda bisa memberikan Bantuan Keuangan Khusus BKK dari APBD provinsi/kabupaten sesuai hasil Rakor. Fokusnya untuk melengkapi infrastruktur dan penyelesaian fisik di lapangan.
Sedangkan mekanisme pembayaran kewajiban Inpres 17/2025 menugaskan Menteri Keuangan untuk pakai DAU, DBH, atau Dana Desa untuk membayar kewajiban yang timbul dari percepatan pembangunan fisik gudang + gerai.
Terpenting bagi pemerintah desa wajib ubah RPJMDes dan RKPDes 2026 lewat Musrenbangdes dulu biar bisa mengalokasikan anggaran. Penilaian harga tanah juga harus memakai jasa penilai publik biar transparan dan diawasi APIP/APH.
Jadi intinya gudang dibangun pakai pinjaman Himbara, dibayar lewat Dana Desa + APBD. Desa nggak langsung keluarin uang tunai besar di awal.
Pengajuan pinjaman KDMP ke Himbara jalurnya lewat koperasi itu sendiri, bukan langsung desa. Mekanismenya Koperasi Desa Merah Putih harus sudah berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkop UKM, punya proposal usaha + RAB pembangunan gudang-gerai sesuai desain standar 20x30 m.
Hasil Musrenbangdes yang mengesahkan alokasi Dana Desa 58,03% untuk KDMP, lahan siap bangun minimal 1.000 m² sudah disiapkan desa dan dinilai penilai publik.
Proses pengajuan ke Himbara. Bank penyalur: BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI. Mereka yang lakukan, Due diligence: cek kelayakan usaha koperasi, kapasitas pengurus, potensi pasar desa, Penilaian agunan: biasanya agunan utama adalah aset koperasi + jaminan dari Dana Desa yang sudah dialokasikan. Persetujuan plafon: maksimal Rp3 miliar per koperasi, bunga ∼6%, tenor 6 tahun, grace period 6-8 bulan. Peran KPPN & Kemenkeu setelah bank setuju, KPPN sebagai unit Kemenkeu yang salurkan dana APBN ke bank penyalur. KPPN juga monitoring realisasi dan buat laporan ke pusat biar nggak ada modal hazard..
Muammar menegaskan adapun yang sering jadi penghambat adalah proposal usaha koperasi lemah, nggak jelas rantai pasoknya, satus lahan belum clean and clear dan pengurus koperasi belum paham tata kelola keuangan sehingga membuat bank menjadi ragu.
Muammar menjelaskan Tips biar cepat cair: Libatkan pendamping dari Dinas Koperasi + Tani Merdeka saat bikin proposal. Bank lebih percaya kalau ada pendampingan teknis. Jika hambatan lahan, regulasi, dan pengawasan dapat diselesaikan, Gudang Koperasi Merah Putih di Aceh berpotensi menjadi “engine of growth” bagi pemulihan ekonomi desa pascabencana dan pilar ketahanan pangan nasional, sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Inpres 17/2025. Menekankan sinergi pendanaan, adaptasi desain local dan penguatan pengawasan. Keberhasilan program bergantung pada komitmen Pemda dan partisipasiaktif masyarakat desa. (id72)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…