Membawa Bercak Korupsi ke Tanah Suci
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
Dikky Anugerah Panjaitan memilih terbang ke Tanah Suci ketika KPK memanggilnya sebagai saksi. Sulur batang kasus korupsi proyek jalan Rp231,8 miliar di Sumut diurai kembali.
KAMIS pekan lalu, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan Dikky di kantor BPKP Sumut, Medan. Satu kursi saksi kosong. Beberapa jam kemudian, publik mengetahui ia sudah bersiap berangkat haji bersama istrinya lewat Kloter 16 Embarkasi Medan. Sabtu malam, pesawat membawanya ke Makkah. Sebuah perpindahan titik koordinat—dari Medan ke Makkah—yang terasa lebih politis ketimbang spiritual.
Tentu saja, haji adalah ibadah suci. Manifestasi pelaksanaan rukun Islam kelima yang menandai kesempurnaan penghambaan seorang Muslim kepada Allah SWT. Antrean reguler bisa belasan tahun. Dikky mengaku sudah mendaftar sejak 2013. Tak ada yang salah dengan itu. Tapi persoalannya menjadi berbeda ketika momentum keberangkatan bertabrakan begitu presisi dengan kebutuhan negara meminta keterangannya dalam perkara korupsi.
Dan publik tahu, dalam politik Indonesia, kebetulan sering tertata rapi untuk disebut kebetulan. "Sebagai warga negara yang tunduk pada hukum, saya siap untuk dimintai keterangan," ujar Dikky kepada waspada.id, Kamis lalu.
Dikky berdalih belum menerima surat panggilan KPK. Secara hukum, itu bisa diperdebatkan. Namun sebagai pejabat publik, ukuran etikanya lebih tinggi dari cuma persoalan administrasi surat-menyurat. Apalagi ini bukan kali pertama namanya muncul dalam pusaran gelombang kasus proyek jalan Sumut.
Agustus tahun lalu, ketika masih menjabat Sekretaris Bappelitbang, ia sudah diperiksa penyidik bersama 13 saksi lain di KPPN Padangsidempuan. Penyidik mendalami enam kali pergeseran APBD Sumut yang diduga berkelindan dengan proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah. Proyek yang disebut-sebut tak tercantum dalam APBD awal, lalu tiba-tiba hidup seperti zombie lewat mekanisme pergeseran anggaran.
Di pusaran akrobat politik anggaran Sumut inilah Dikky menjadi figura sentral. Cakap, kesaksian, dan penglihatannya bisa jadi pemungkas KPK.
Sebagai sekretaris lembaga perencanaan daerah saat itu, ia diyakini memahami jalur teknis perubahan anggaran: dari perencanaan, input sistem, hingga perpindahan pos belanja. Bahasa sederhananya: ia tahu peta dapurnya. Dan hampir dipastikan Dikky tahu betul siapa yang menyodorkan resep kue “lomak” APBD Sumut itu.
Kasus ini sendiri sudah menyeret lima orang menjadi tersangka. Salah satunya mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting—telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara. Tapi publik mafhum, dalam korupsi infrastruktur, para operator lapangan jarang bermain sendirian. Selalu ada ruang gelap tempat keputusan besar dibuat dan angka-angka rupiah dipindahkan.
Karena itu, absennya Dikky bukan perkara mangkir biasa. Ia terasa asosiatif. Seorang pejabat yang semestinya membantu penegakan hukum justru “menghilang” ke lokasi paling sakral di muka bumi pada saat penyidik sedang membuka laci baru penyidikan.
Ia tidak kabur. Ia tidak bersembunyi meski teatrikalnya terasa kuat. Ia hanya berada di tempat yang membuat siapa pun sungkan mempertanyakan coraknya. Sebab di negeri ini, agama sering menjadi ruang paling aman untuk menunda banyak hal—termasuk urusan hukum.
Padahal inti persoalannya bersahaja: panggilan KPK semestinya diperlakukan sebagai kewajiban moral pejabat publik, didahulukan, bukan agenda yang bisa disesuaikan sesuka hati. Terlebih proyek Rp231,8 miliar itu berkaitan langsung dengan jalan rusak, mobilitas warga, dan uang pajak masyarakat Sumut.
Rakyat menunggu jawaban; tak butuh manasik citra.
Kini Dikky mungkin sedang tawaf, berzikir, atau memanjatkan doa di depan Ka’bah. Tapi ketika ihram dilepas dan pesawat mendarat kembali di Kualanamu, satu hal tak berubah: KPK masih menunggu.
Lembaga antirasuah itu punya ingatan panjang. Catatan mangkir tak mudah hilang hanya karena dibasuh berkulah kulah air zamzam.
Dan publik pun belum lupa. Mereka masih ingin tahu satu hal paling krusial: siapa sebenarnya yang menggeser uang rakyat untuk proyek gula-gula pejabat Sumatera Utara itu?
Haji adalah urusan langit, korupsi dan bercak kotornya masih urusan bumi. Keduanya tak boleh dipertukarkan, apalagi dijadikan tameng oleh Dikky Anugerah Panjaitan.
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…