Ketika Proyek Rel Kereta Diubah Menjadi Jalur Uang Menuju Kekuasaan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Senin, 13 April 2026, tak hanya mengurai angka dan kontrak.
Dalam sidang lanjutan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), terkuak satu jalur lain bagaimana proyek rel kereta diduga berubah menjadi jalur uang menuju kekuasaan.
Hal itu disampaikan pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfenda Ananda menjawab Waspada.id menanggapi fakta persidangan tersebut, Rabu (15/4/2026).
Tiga terdakwa dihadirkan yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Muhlis Hanggani Capah, pihak swasta Eddy Kurniawan Winarto, serta PPK Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara Muhammad Chusnul.
Namun, sebut Elfenda, perkara ini melampaui posisi para terdakwa. Ia membuka pola yang lebih luas relasi antara proyek negara dan pembiayaan politik.
Di hadapan majelis hakim, saksi mantan Direktur Utama Waskita Karya, Mursyid, mengaku pernah bertemu Akbar Himawan Buchari sebelum paket pekerjaan dilelang. Saat itu, Mursyid menjabat Direktur Human Capital Management, Pengembangan Sistem, dan Legal, sementara Akbar memimpin HIPMI Sumatera Utara.
‘’Kesaksian ini mengindikasikan satu hal proses kompetisi proyek diduga telah dipengaruhi bahkan sebelum tender resmi dimulai. Saksi demi saksi juga menyebut aliran dana yang tidak berhenti di meja proyek,’’ cetusnya.
Sejumlah dana diduga mengalir ke kebutuhan politik, mulai dari Pilkada Medan 2020 hingga kontestasi nasional seperti Pemilihan Presiden 2024. ‘’Pada titik ini, proyek infrastruktur tak lagi sekadar soal pembangunan, melainkan menjadi kanal pembiayaan,’’ ujarnya.
Elfenda menyebut nama Waskita Karya muncul sebagai salah satu simpul penting. Dalam persidangan, perusahaan pelat merah itu disebut bukan hanya sebagai pelaksana proyek, tetapi juga bagian dari arus “komitmen” dana miliaran rupiah. ‘’Istilah itu terdengar administratif, namun di ruang sidang, maknanya berubah menjadi politis,’’ tandasnya.
Jejak aliran dana disebut telah terbentuk bahkan sebelum tender diumumkan, kata Elfenda. Pertemuan antara aktor korporasi dan jaringan organisasi bisnis menguatkan dugaan bahwa pemenang proyek tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme kompetitif, melainkan oleh kedekatan dan relasi. ‘’Tender, dalam konteks ini, diduga hanya menjadi formalitas,’’ tuturnya.
Elfenda mengatakan sidang juga mengungkap praktik lain yang tak kalah mencolok: pencairan uang muka sebelum pekerjaan dimulai. Salah satu saksi mengaku menerima miliaran rupiah dalam skema tersebut.
Bagi auditor, jelasnya, ini pelanggaran prosedur. Namun dalam praktik yang terungkap di persidangan, mekanisme itu diduga menjadi pintu keluar dana cepat—likuiditas yang bisa segera dimanfaatkan sebelum pengawasan berjalan. ‘’Dalam konstruksi seperti ini, proyek bukan lagi tujuan, melainkan kendaraan,’’ ungkapnya.
Nama Muhammad Lokot Nasution turut muncul sebagai penghubung dalam relasi antaraktor. ‘’Koneksi antara politisi, kontraktor, dan pemilik perusahaan membentuk jejaring yang sulit dipisahkan,’’ jelasnya.
Pertemuan informal, relasi personal, hingga jaringan organisasi bisnis memperlihatkan bahwa aliran dana tidak berdiri sendiri, melainkan dijaga oleh sistem relasi yang rapi.
‘’Yang terungkap di ruang sidang bukan sekadar perkara suap atau gratifikasi. Ia menggambarkan bagaimana proyek negara diduga dimanfaatkan untuk menjaga sirkulasi kekuasaan,’’ ucap Elfenda.
Negara menyediakan proyek. Perusahaan menyediakan dana. Politik menyediakan akses dan perlindungan. ‘’Ketiganya bertemu dalam satu rel kekuasaan,’’ cetusnya.
Dalam perspektif akademik, lanjutnya, fenomena ini sejalan dengan kerangka oligarki predatoris yang dikemukakan Vedi R. Hadiz. Negara, dalam konteks ini, tidak sepenuhnya netral, melainkan menjadi arena konsolidasi kepentingan elite.
Fakta persidangan menunjukkan indikasi kuat terjadinya state capture intervensi sebelum tender, relasi informal antara pejabat dan pengusaha, serta penggunaan proyek sebagai sumber dana di luar mekanisme resmi. Proyek infrastruktur pun berfungsi ganda—sebagai instrumen pembangunan sekaligus sarana ekstraksi rente.
‘’Aliran dana ke kontestasi politik seperti Pilkada Sumatera Utara dan Pemilihan Presiden 2024 memperlihatkan bagaimana sumber daya negara dikonversi menjadi modal politik. Siklusnya berulang: akses proyek, ekstraksi dana, pembiayaan politik, reproduksi kekuasaan, lalu kembali pada akses proyek,’’ jelasnya.
Elfenda pun menyebut bahwa keterlibatan BUMN seperti Waskita Karya menunjukkan bahwa entitas negara tidak imun dari penetrasi kepentingan tersebut. ‘’Alih-alih semata menjadi agen pembangunan, BUMN dapat terseret menjadi kendaraan distribusi rente, dengan keputusan bisnis yang dipengaruhi kepentingan politik,’’ ujarnya.
Elfenda juga menyebut figur-figur penghubung memperkuat jaringan ini. Mereka menjembatani kepentingan negara dan swasta, memastikan aliran tetap berjalan, serta menjaga stabilitas relasi kekuasaan. Dalam kerangka Hadiz, pola ini mencerminkan jaringan patronase dalam demokrasi elektoral.
Secara formal, lanjutnya, mekanisme seperti tender proyek dan pemilu tetap berjalan. Namun substansinya berubah: tender menjadi prosedural, bukan kompetitif; pemilu menjadi mahal dan bergantung pada dana informal.
‘’Kasus ini menegaskan satu hal: oligarki tidak melemahkan negara, tetapi bekerja melalui negara. Transformasi pun terjadi—dari negara pembangunan menjadi negara yang terjebak dalam cangkang demokrasi, namun beroperasi secara predatoris,’’ tandasnya.
Dengan demikian, yang muncul di ruang sidang bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan gambaran struktur yang lebih dalam di mana sumber daya publik digunakan sebagai alat reproduksi kekuasaan, demikian Elfenda Ananda, juga pendiri perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) ini.(id96)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…