Bobby Berkantor di Nias; Wujud Nyata Kehadiran Negara
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
Oleh: Dr. M. Taufiq Hidayah Tanjung
Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk berkantor di Kepulauan Nias bukan sekadar perpindahan lokasi kerja. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan simbol politik pemerintahan yang menegaskan bahwa negara harus hadir hingga ke wilayah yang selama ini dipersepsikan berada di pinggiran pembangunan.
Kehadiran seorang gubernur di daerah kepulauan bukan hanya memiliki makna administratif, tetapi juga mengandung pesan politik yang kuat tentang pemerataan perhatian, pelayanan, dan pembangunan.
Selama bertahun-tahun, wajah pemerintahan provinsi identik dengan ibu kota. Hampir seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan dari Medan, sementara daerah-daerah yang dipisahkan oleh bentang laut seperti Kepulauan Nias lebih sering hadir melalui laporan tertulis daripada kunjungan langsung. Kondisi ini secara tidak sadar membentuk kesan adanya jarak antara pusat pemerintahan dengan masyarakat di wilayah kepulauan.
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memindahkan aktivitas pemerintahannya ke Nias mematahkan paradigma tersebut. Seorang gubernur tidak lagi menunggu laporan datang ke meja kerjanya, tetapi memilih mendatangi langsung tempat persoalan itu berada. Inilah makna sesungguhnya dari kepemimpinan yang hadir (leadership by presence), yakni kepemimpinan yang dibangun melalui kedekatan dengan realitas masyarakat.
Dalam kajian politik pemerintahan, kehadiran pemimpin di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan memiliki makna yang sangat strategis. Negara tidak hanya hadir melalui regulasi dan anggaran, tetapi juga melalui kehadiran pemimpinnya. Kehadiran tersebut membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah benar-benar melihat, mendengar, dan memahami persoalan masyarakat secara langsung.
Bagi masyarakat Kepulauan Nias, langkah ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar kunjungan kerja. Kehadiran gubernur menjadi pengakuan bahwa Nias merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan Sumatera Utara. Tidak ada lagi dikotomi antara pusat dan pinggiran, antara daratan utama dan wilayah kepulauan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian pemerintah.
Lebih dari itu, berkantor di Nias mengandung pesan politik bahwa pembangunan Sumatera Utara harus berorientasi pada pemerataan. Infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, konektivitas antarpulau, hingga penguatan ekonomi lokal tidak boleh hanya berkembang di kawasan perkotaan. Wilayah kepulauan harus ditempatkan sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap administrasi.
Dalam konteks ilmu politik, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya dibangun melalui kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga melalui kemampuan menghadirkan negara di tengah masyarakat. Pemimpin yang turun langsung ke lapangan akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena keputusan yang diambil lahir dari pemahaman atas kondisi nyata, bukan semata-mata dari laporan birokrasi.
Namun, kehadiran fisik harus diperkuat dengan kehadiran kebijakan. Masyarakat tentu berharap langkah berkantor di Nias tidak berhenti sebagai simbol politik, melainkan menjadi awal percepatan pembangunan yang konkret. Jalan yang lebih baik, pelabuhan yang lebih memadai, sekolah yang lebih layak, layanan kesehatan yang semakin berkualitas, serta tumbuhnya investasi dan lapangan pekerjaan menjadi ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
Jika pola seperti ini terus dilanjutkan, bukan hanya di Kepulauan Nias tetapi juga di berbagai wilayah lain di Sumatera Utara, maka akan lahir tradisi baru dalam pemerintahan daerah.
Pemerintah tidak lagi dipersepsikan sebagai institusi yang hanya bekerja dari balik gedung perkantoran, tetapi turut hadir bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara langsung.
Langkah Gubernur Sumatera Berkantor di Kepulauan Nias merupakan pesan politik bahwa setiap jengkal wilayah Sumatera Utara memiliki nilai yang sama dalam pembangunan. Negara tidak boleh berhenti di pusat pemerintahan, tetapi harus hadir hingga ke wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah-daerah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.
Apa yang dilakukan Bobby Nasution layak dipandang sebagai wujud nyata kehadiran negara. Sebab hakikat pemerintahan bukan sekadar menjalankan administrasi, melainkan memastikan bahwa tidak ada satu pun wilayah yang merasa jauh dari sentuhan pelayanan, pembangunan, dan keadilan negara.
Penulis adalah Sekretaris Eksekutif Diagram Indonesia Centre
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…